Sumpah Pemuda di Jalanan: Ketika Aspirasi Rakyat Harus Bersaing dengan Janji yang Tak Kunjung Tamat

Jakarta, 28 Oktober 2026 — Jakarta kembali menjadi panggung tempat suara warga bertemu tembok kebijakan. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi #IndonesiaSadar di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan sejumlah titik lainnya. Di tengah pidato tentang persatuan dan masa depan bangsa, massa membawa persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari kerusakan lingkungan hingga biaya pendidikan, tuntutan mereka mengingatkan bahwa masa depan tidak cukup dibangun dengan slogan. Sebab, slogan memang ringan dibawa, sementara persoalan rakyat sering kali terasa berat ketika harus ditanggung sendirian.

Polda Metro Jaya mencatat 53 aksi penyampaian aspirasi dari total 77 kegiatan masyarakat di Jakarta pada hari ini. Aparat menyiapkan pengamanan serta rekayasa lalu lintas secara situasional. Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu perjalanan warga, khususnya di sekitar Bundaran HI, Monas, Gedung DPR/MPR, dan Tugu Tani. Bagi pengendara, demonstrasi mungkin berarti perjalanan lebih panjang dan jadwal yang berantakan. Namun, bagi peserta aksi, jalanan menjadi tempat menyampaikan pesan yang mereka anggap belum mendapat jawaban memadai. Di sinilah ironi muncul: sebagian warga sibuk mencari jalan alternatif, sedangkan sebagian lainnya merasa sudah terlalu lama mencari alternatif untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Salah satu pesan yang disuarakan massa berkaitan dengan perlindungan hutan, penanganan bencana ekologis, dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Tuntutan tersebut berangkat dari kekhawatiran mengenai tata kelola lahan dan dampak kerusakan alam terhadap masyarakat. Alam, bagaimanapun, tidak membaca siaran pers sebelum mengirimkan akibatnya kepada manusia. Ketika lingkungan rusak, warga dapat menghadapi banjir, kehilangan mata pencaharian, atau menyusutnya ruang hidup. Sementara itu, penentuan tanggung jawab memerlukan penyelidikan dan bukti yang dapat diuji. Satirnya sederhana: pohon bisa tumbang dalam hitungan menit, tetapi tanggung jawab terkadang memerlukan perjalanan birokrasi yang terasa lebih panjang daripada umur pohon itu sendiri. Karena itu, tuntutan pembenahan tata kelola lahan perlu dijawab dengan transparansi, penegakan hukum, dan tindakan yang dapat diperiksa publik.

Sorotan lainnya menyangkut anggaran negara, pendidikan, layanan dasar, serta ketersediaan pekerjaan yang layak. Massa juga mengkritik penggunaan anggaran untuk kepentingan politik dan mempertanyakan manfaat program-program yang dibiayai uang publik. Kritik tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa setiap program pemerintah gagal. Namun, setiap program memang patut diuji berdasarkan manfaat, biaya, dan hasilnya. Bagi keluarga biasa, anggaran bukan sekadar tabel dalam dokumen resmi. Anggaran terasa ketika biaya sekolah harus dibayar, kebutuhan pokok dibeli, dan pekerjaan yang stabil masih sulit diperoleh. Rakyat sering diminta berhemat dan mengatur pengeluaran dengan cermat. Maka, wajar apabila pengelolaan uang negara juga dituntut memiliki standar kehati-hatian yang sama. Jika sebuah program benar-benar bermanfaat, tunjukkan datanya. Jika pelaksanaannya bermasalah, perbaiki. Tidak perlu menganggap setiap pertanyaan sebagai serangan, karena uang publik memang bukan uang yang jatuh dari langit milik siapa pun.

Demonstrasi ini juga membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi, penyalahgunaan hukum, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan militerisasi ruang sipil. Isu-isu tersebut menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Demokrasi tidak cukup hanya memberi kesempatan kepada warga untuk berbicara. Kritik juga harus dapat disampaikan tanpa perlakuan sewenang-wenang, sementara penegakan hukum harus berjalan secara adil. Di sisi lain, peserta aksi tetap berkewajiban menjaga keselamatan, menghormati pengguna jalan, dan tidak merusak fasilitas umum. Aparat perlu menjalankan pengamanan secara proporsional. Pemerintah perlu menjawab substansi tuntutan dengan terbuka. Warga yang tidak ikut demonstrasi pun berhak menjalankan aktivitasnya dengan aman. Menjaga ruang publik adalah tanggung jawab bersama, bukan pekerjaan yang boleh dilempar kepada pihak lain setiap kali keadaan menjadi rumit.

Pada Hari Sumpah Pemuda, ironi terbesar bukan semata-mata kemacetan atau barisan massa di tengah kota. Persoalan yang lebih penting adalah jarak antara semangat yang diperingati dan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Demonstrasi tidak membuat seluruh tuntutan otomatis benar, tetapi suasana jalan yang kembali tenang juga tidak membuktikan bahwa persoalan telah selesai. Setiap aspirasi perlu diperiksa, ditanggapi, dan ditindaklanjuti berdasarkan fakta. Pemerintah tidak wajib menyetujui setiap slogan, tetapi masyarakat berhak memperoleh jawaban yang jelas. Kesabaran publik bukan sumber daya tanpa batas. Begitu pula kritik bukan tujuan akhir, melainkan salah satu cara mendorong perubahan. Pada akhirnya, keberhasilan tidak cukup diukur dari seberapa cepat spanduk dilipat dan lalu lintas kembali lancar. Ukurannya adalah apakah kebijakan menjadi lebih adil, anggaran lebih transparan, lingkungan lebih terlindungi, dan kebebasan warga lebih terjamin. Jika tidak, Sumpah Pemuda berisiko menjadi perayaan tahunan yang meriah, sementara pekerjaan rumah bangsa tetap setia menunggu di meja yang sama.